metadata
tags:
- sentence-transformers
- sentence-similarity
- feature-extraction
- generated_from_trainer
- dataset_size:7037
- loss:TripletLoss
base_model: indobenchmark/indobert-base-p1
widget:
- source_sentence: >-
Apakah meminta-minta sumbangan di jalanan itu diperbolehkan? Sering kita
jumpai banyak masyarakat yang meminta sumbangan, misalnya untuk
pembangunan masjid atau perbaikan jalan di lingkungan tersebut, apakah
bisa?
sentences:
- >-
['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan
angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat
udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum
indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara
niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating
ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang
pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42
dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus.
presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau
sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat
udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan
kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program
perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23.
ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47
perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat
terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat
dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki
sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden
republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat
udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara
(approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan
pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara
(aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25.
ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49
sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat
udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi
persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat
udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang
bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi
administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432-
pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan
pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli
perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau
sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung
dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi
yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang
diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh
pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi
dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam
peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik
indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah
negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21
dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil
asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah
pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan
angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri
setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing
yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat', '(2) dan ayat',
"(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2]', ayat (3), dan ayat", '(4) dikenai
sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian
pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat', "(5)
diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan
pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no
132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih
lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan
pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan
dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan
kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda
identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan
udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan
udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik
indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan
angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi
pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga
nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada
rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani
oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan
pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan
udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar,
berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara
niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4)
kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan
udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah
daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5)
kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute
yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal
lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional
wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21
kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan
terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga
tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute
ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia,
kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya.
(21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan
angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . .
presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal
asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang
mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan
pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal
asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih
lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara
niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk
prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42.
ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97...
sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan
yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam
menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a.
pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah;
atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan
spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44.
ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o
ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal
1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan
angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh
badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47.
pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47.
pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam
pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan
kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan
pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49.
ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113
(1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha
angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai
dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan
berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50.
ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114
ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur
memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam
peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik
indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara
niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling
lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan
mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai
sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai
pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib
angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan
nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang
dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon
penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras,
antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan
kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan
penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c.
menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor
akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan
rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat
akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h.
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan
usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga,
dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . .
. sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar
pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara
bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara
paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b.
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan
kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila
terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau
domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang
izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang
perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12
(dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan
pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir,
kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk
indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha
angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3)
huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan
angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan
sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi
administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan
pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan
lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan,
dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan
sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a
presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut
mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi
dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk
prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan
pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133
dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59.
ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138
(1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang
menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha
angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2)
badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar
udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau
badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan
barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat
penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan
sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama
barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen
ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit
penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha
angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan
pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan
lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya
serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . .
presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan
kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g
merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran
aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan
kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah
pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai
keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta
tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau
register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar
udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2)
setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha
bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan
pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan
lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222
ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel
bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang
telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar
udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan
atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . .
presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga
pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan
usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial
setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit
penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan
secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh
orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum
indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a
70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal
237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat
mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar
udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan
pasal 242 diuban' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan
lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria,
jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden
reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan
tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan
hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat
persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana
ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang
melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam
keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan
dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk
kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari
pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan
pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status
menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam
peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden
repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal
254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi
ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79.
ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian
persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o.
ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal
275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi
penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit
pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan
penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b.
unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi
penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan
diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel
navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi.
sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21
personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan
pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel
navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah
melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan
pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan
lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh
lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih
lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan,
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389...
presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang
penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat
setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai
sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan
diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang
ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin
pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana
dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan
pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap
orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara
kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan
kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . .
sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang
melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang
mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa
memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93.
ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426
setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling
banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94.
ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal
427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang
yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan
langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah
pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang
mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum
tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal
250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus,
atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a.
undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b
presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009
tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor
153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072);
undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara
republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara
republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9
tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor
143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan
undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara
republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam
undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal
30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas
pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a.
pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat.
(21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan
tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no
132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3)
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
(41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan
berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai
fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam
peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan
kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut
mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik
indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi
per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau
alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha
dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan
berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang
terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau
kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut
dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan
kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik
indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah
memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman
yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan
dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan
pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan
lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap
penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang
kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat
dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada
pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk
no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga
pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala
sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan
upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam
penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif
terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o.
ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197.
. . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197
setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44
tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun
2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72)
diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal
10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16
dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b.
penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan
peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21
ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik
indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi
rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana
penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai
klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib
memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi
rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan
perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah
dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5
presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah
sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis
masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c.
terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka
penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha
terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal
29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah
sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan
kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah
sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden
repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e.
menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau
miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan
fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat
darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana
dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g.
membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di
rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan
rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara
lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang
disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.
melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang
bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan
perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak
pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan
kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program
pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q.
membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan
melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no
132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan
bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas;
dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan
tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada
ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran
tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3)
ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan
pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi
secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga
independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih
lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . .
sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi
perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan
kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan;
dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam
melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi
dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis
perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran
tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no
132686a"]
- >-
['(1) berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak, menteri
dapat menunjuk sesuatu organisasi untuk melaksanakan pengumpulan
sumbangan.']
- >-
PENGGOLONGAN BAHAN KIMIA I. BAHAN KIMIA DAFTAR-1: A. BAHAN KIMIA BERACUN
: CAS Number No. HS 1 O-Alkyl (<C10, termasuk cycloalkyl) alkyl (Me, Et,
n-Pr atau i-Pr)-phosphonofluoridates contoh: Sarin : O-Isopropyl
methylphosphonofluoridate Soman : O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate
- source_sentence: >-
Belum lama, salah satu terdakwa kasus korupsi inisial SYL telah diputus
oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman 10 tahun penjara.
Sebagai masyarakat awam, saya skeptis hukuman 10 tahun itu akan akan genap
dijalani 10 tahun karena pasti dipotong berbagai jenis remisi. Pertanyaan
saya, apakah remisi bisa dicabut khusus untuk kasus korupsi?
sentences:
- >-
Yang dimaksud dengan tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi
Narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak
pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan
pengadilan.
- >-
['(1) setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan
suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori
ii.', '(2) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri
bagi orang yang terikat perkawinan. b. orang tua atau anaknya bagi orang
yang tidak terikat perkawinan.', '(3) terhadap pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25 , pasal 26 , dan pasal 30 .']
- >-
['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan
angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat
udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum
indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara
niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating
ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang
pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42
dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus.
presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau
sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat
udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan
kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program
perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23.
ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47
perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat
terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat
dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki
sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden
republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat
udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara
(approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan
pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara
(aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25.
ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49
sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat
udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi
persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat
udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang
bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi
administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432-
pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan
pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli
perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau
sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung
dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi
yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang
diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh
pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi
dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam
peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik
indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah
negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21
dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil
asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah
pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan
angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri
setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing
yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat', '(2) dan ayat',
"(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2]', ayat (3), dan ayat", '(4) dikenai
sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian
pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat', "(5)
diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan
pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no
132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih
lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan
pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan
dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan
kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda
identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan
udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan
udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik
indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan
angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi
pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga
nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada
rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani
oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan
pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan
udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar,
berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara
niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4)
kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan
udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah
daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5)
kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute
yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal
lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional
wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21
kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan
terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga
tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute
ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia,
kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya.
(21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan
angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . .
presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal
asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang
mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan
pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal
asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih
lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara
niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk
prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42.
ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97...
sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan
yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam
menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a.
pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah;
atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan
spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44.
ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o
ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal
1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan
angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh
badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47.
pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47.
pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam
pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan
kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan
pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49.
ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113
(1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha
angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai
dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan
berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50.
ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114
ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur
memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam
peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik
indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara
niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling
lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan
mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai
sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai
pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib
angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan
nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang
dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon
penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras,
antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan
kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan
penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c.
menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor
akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan
rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat
akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h.
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan
usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga,
dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . .
. sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar
pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara
bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara
paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b.
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan
kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila
terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau
domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang
izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang
perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12
(dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan
pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir,
kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk
indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha
angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3)
huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan
angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan
sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi
administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan
pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan
lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan,
dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan
sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a
presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut
mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi
dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk
prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan
pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133
dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59.
ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138
(1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang
menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha
angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2)
badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar
udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau
badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan
barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat
penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan
sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama
barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen
ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit
penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha
angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan
pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan
lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya
serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . .
presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan
kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g
merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran
aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan
kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah
pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai
keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta
tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau
register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar
udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2)
setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha
bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan
pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan
lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222
ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel
bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang
telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar
udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan
atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . .
presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga
pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan
usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial
setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit
penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan
secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh
orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum
indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a
70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal
237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat
mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar
udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan
pasal 242 diuban' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan
lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria,
jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden
reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan
tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan
hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat
persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana
ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang
melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam
keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan
dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk
kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari
pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan
pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status
menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam
peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden
repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal
254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi
ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79.
ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian
persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o.
ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal
275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi
penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit
pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan
penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b.
unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi
penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan
diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel
navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi.
sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21
personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan
pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel
navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah
melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan
pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan
lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh
lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih
lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan,
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389...
presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang
penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat
setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai
sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan
diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang
ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin
pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana
dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan
pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap
orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara
kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan
kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . .
sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang
melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang
mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa
memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93.
ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426
setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling
banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94.
ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal
427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang
yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan
langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah
pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang
mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum
tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal
250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus,
atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a.
undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b
presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009
tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor
153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072);
undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara
republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara
republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9
tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor
143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan
undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara
republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam
undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal
30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas
pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a.
pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat.
(21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan
tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no
132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3)
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
(41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan
berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai
fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam
peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan
kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut
mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik
indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi
per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau
alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha
dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan
berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang
terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau
kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut
dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan
kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik
indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah
memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman
yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan
dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan
pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan
lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap
penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang
kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat
dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada
pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk
no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga
pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala
sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan
upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam
penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif
terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o.
ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197.
. . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197
setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44
tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun
2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72)
diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal
10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16
dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b.
penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan
peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21
ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik
indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi
rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana
penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai
klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib
memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi
rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan
perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah
dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5
presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah
sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis
masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c.
terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka
penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha
terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal
29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah
sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan
kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah
sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden
repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e.
menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau
miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan
fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat
darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana
dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g.
membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di
rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan
rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara
lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang
disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.
melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang
bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan
perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak
pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan
kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program
pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q.
membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan
melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no
132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan
bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas;
dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan
tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada
ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran
tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3)
ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan
pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi
secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga
independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih
lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . .
sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi
perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan
kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan;
dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam
melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi
dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis
perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran
tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no
132686a"]
- source_sentence: >-
Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien untuk
bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol. Secara hukum,
apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat?
Jika ya, apa jerat hukum membuat website judi online? Sejauh ini, saya
belum menyetujui tawaran dalam perjanjian kerja sama tersebut.
sentences:
- >-
['(1) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan
selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.', '(2) tersangka
berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.']
- >-
Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
- >-
['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan
angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat
udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum
indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara
niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating
ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang
pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42
dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus.
presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau
sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat
udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan
kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program
perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23.
ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47
perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat
terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat
dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki
sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden
republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat
udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara
(approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan
pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara
(aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25.
ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49
sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat
udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi
persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat
udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang
bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi
administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432-
pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan
pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli
perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau
sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung
dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi
yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang
diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh
pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi
dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam
peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik
indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah
negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21
dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil
asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah
pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan
angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri
setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing
yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat', '(2) dan ayat',
"(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2]', ayat (3), dan ayat", '(4) dikenai
sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian
pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat', "(5)
diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan
pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no
132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih
lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan
pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan
dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan
kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda
identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan
udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan
udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik
indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan
angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi
pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga
nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada
rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani
oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan
pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan
udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar,
berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara
niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4)
kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan
udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah
daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5)
kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute
yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal
lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional
wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21
kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan
terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga
tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute
ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia,
kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya.
(21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan
angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . .
presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal
asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang
mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan
pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal
asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih
lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara
niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk
prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42.
ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97...
sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan
yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam
menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a.
pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah;
atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan
spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44.
ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o
ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal
1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan
angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh
badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47.
pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47.
pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam
pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan
kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan
pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49.
ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113
(1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha
angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai
dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan
berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50.
ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114
ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur
memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam
peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik
indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara
niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling
lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan
mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai
sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai
pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib
angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan
nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang
dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon
penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras,
antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan
kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan
penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c.
menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor
akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan
rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat
akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h.
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan
usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga,
dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . .
. sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar
pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara
bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara
paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b.
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan
kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila
terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau
domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang
izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang
perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12
(dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan
pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir,
kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk
indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha
angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3)
huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan
angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan
sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi
administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan
pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan
lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan,
dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan
sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a
presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut
mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi
dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk
prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan
pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133
dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59.
ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138
(1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang
menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha
angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2)
badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar
udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau
badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan
barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat
penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan
sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama
barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen
ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit
penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha
angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan
pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan
lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya
serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . .
presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan
kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g
merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran
aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan
kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah
pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai
keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta
tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau
register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar
udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2)
setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha
bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan
pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan
lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222
ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel
bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang
telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar
udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan
atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . .
presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga
pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan
usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial
setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit
penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan
secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh
orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum
indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a
70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal
237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat
mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar
udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan
pasal 242 diuban' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan
lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria,
jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden
reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan
tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan
hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat
persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana
ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang
melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam
keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan
dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk
kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari
pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan
pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status
menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam
peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden
repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal
254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi
ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79.
ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian
persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o.
ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal
275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi
penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit
pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan
penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b.
unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi
penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan
diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel
navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi.
sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21
personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan
pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel
navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah
melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan
pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan
lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh
lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih
lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan,
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389...
presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang
penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat
setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai
sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan
diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang
ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin
pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana
dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan
pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap
orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara
kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan
kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . .
sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang
melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang
mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa
memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93.
ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426
setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling
banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94.
ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal
427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang
yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan
langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah
pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang
mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum
tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal
250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus,
atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a.
undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b
presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009
tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor
153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072);
undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara
republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara
republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9
tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor
143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan
undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara
republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam
undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal
30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas
pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a.
pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat.
(21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan
tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no
132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3)
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
(41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan
berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai
fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam
peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan
kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut
mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik
indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi
per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau
alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha
dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan
berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang
terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau
kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut
dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan
kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik
indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah
memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman
yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan
dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan
pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan
lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap
penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang
kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat
dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada
pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk
no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga
pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala
sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan
upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam
penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif
terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o.
ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197.
. . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197
setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44
tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun
2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72)
diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal
10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16
dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b.
penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan
peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21
ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik
indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi
rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana
penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai
klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib
memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi
rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan
perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah
dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5
presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah
sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis
masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c.
terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka
penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha
terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal
29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah
sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan
kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah
sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden
repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e.
menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau
miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan
fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat
darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana
dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g.
membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di
rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan
rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara
lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang
disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.
melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang
bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan
perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak
pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan
kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program
pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q.
membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan
melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no
132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan
bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas;
dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan
tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada
ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran
tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3)
ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan
pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi
secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga
independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih
lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . .
sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi
perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan
kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan;
dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam
melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi
dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis
perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran
tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no
132686a"]
- source_sentence: >-
Belum lama, salah satu terdakwa kasus korupsi inisial SYL telah diputus
oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman 10 tahun penjara.
Sebagai masyarakat awam, saya skeptis hukuman 10 tahun itu akan akan genap
dijalani 10 tahun karena pasti dipotong berbagai jenis remisi. Pertanyaan
saya, apakah remisi bisa dicabut khusus untuk kasus korupsi?
sentences:
- >-
['(1) selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , narapidana yang
telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.', '(2)
persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program pembinaan; dan c. telah
menunjukkan penurllnan tingkat risiko.', '(3) selain memenuhi
persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana
yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah
menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan
213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan)
bulan. sk no 143391 a']
- >-
['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan
angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat
udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum
indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara
niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating
ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang
pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42
dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus.
presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau
sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat
udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan
kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program
perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23.
ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47
perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat
terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat
dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki
sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden
republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat
udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara
(approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan
pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara
(aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25.
ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49
sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat
udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi
persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat
udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang
bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi
administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432-
pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan
pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli
perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau
sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung
dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi
yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang
diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh
pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi
dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam
peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik
indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah
negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21
dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil
asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah
pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan
angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri
setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing
yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat', '(2) dan ayat',
"(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2]', ayat (3), dan ayat", '(4) dikenai
sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian
pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat', "(5)
diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan
pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no
132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih
lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan
pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan
dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan
kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda
identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan
udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan
udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik
indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan
angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi
pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga
nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada
rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani
oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan
pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan
udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar,
berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara
niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4)
kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan
udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah
daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5)
kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute
yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal
lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional
wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21
kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan
terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga
tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute
ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia,
kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya.
(21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan
angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . .
presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal
asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang
mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan
pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal
asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih
lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara
niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk
prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42.
ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97...
sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan
yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam
menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a.
pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah;
atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan
spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44.
ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o
ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal
1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan
angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh
badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47.
pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47.
pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam
pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan
kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan
pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49.
ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113
(1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha
angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai
dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan
berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50.
ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114
ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur
memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam
peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik
indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara
niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling
lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan
mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai
sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai
pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib
angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan
nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang
dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon
penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras,
antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan
kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan
penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c.
menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor
akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan
rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat
akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h.
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan
usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga,
dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . .
. sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar
pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara
bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara
paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b.
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan
kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila
terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau
domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang
izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang
perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12
(dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan
pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir,
kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk
indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha
angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3)
huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan
angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan
sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi
administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan
pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan
lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan,
dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan
sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a
presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut
mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi
dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk
prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan
pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133
dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59.
ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138
(1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang
menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha
angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2)
badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar
udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau
badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan
barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat
penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan
sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama
barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen
ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit
penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha
angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan
pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan
lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya
serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . .
presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan
kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g
merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran
aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan
kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah
pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai
keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta
tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau
register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar
udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2)
setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha
bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan
pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan
lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222
ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel
bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang
telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar
udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan
atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . .
presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga
pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan
usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial
setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit
penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan
secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh
orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum
indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a
70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal
237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat
mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar
udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan
pasal 242 diuban' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan
lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria,
jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden
reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan
tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan
hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat
persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana
ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang
melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam
keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan
dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk
kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari
pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan
pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status
menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam
peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden
repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal
254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi
ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79.
ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian
persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o.
ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal
275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi
penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit
pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan
penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b.
unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi
penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan
diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel
navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi.
sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21
personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan
pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel
navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah
melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan
pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan
lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh
lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih
lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan,
kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389...
presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang
penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat
setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai
sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan
diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang
ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin
pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana
dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan
pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap
orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara
kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan
kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . .
sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang
melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang
mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa
memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93.
ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426
setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling
banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94.
ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal
427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang
yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan
langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah
pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang
mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum
tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal
250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam
mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus,
atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a.
undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b
presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009
tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor
153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072);
undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara
republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara
republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9
tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor
143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan
undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara
republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam
undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal
30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas
pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a.
pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat.
(21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan
tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no
132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3)
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
(41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan
berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai
fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam
peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan
kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi
perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut
mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik
indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi
per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau
alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha
dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan
berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang
terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau
kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut
dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan
kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik
indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah
memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman
yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan
dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan
pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan
lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap
penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang
kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat
dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada
pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk
no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga
pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala
sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan
upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam
penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan
pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif
terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o.
ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197.
. . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197
setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44
tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun
2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72)
diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal
10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16
dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b.
penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan
peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21
ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik
indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi
rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana
penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai
klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib
memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi
rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan
perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah
dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5
presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah
sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis
masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c.
terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka
penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha
terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal
29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah
sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan
kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah
sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden
repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e.
menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau
miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan
fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat
darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana
dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g.
membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di
rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan
rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara
lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang
disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.
melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang
bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan
perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak
pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan
kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program
pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q.
membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan
melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no
132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan
bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas;
dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan
tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada
ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran
tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3)
ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan
pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi
secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga
independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih
lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . .
sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi
perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan
kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan;
dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam
melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi
dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis
perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran
tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no
132686a"]
- >-
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena
perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak
menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja
terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat
hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur
bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat
ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan
(material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang
(immaterial).
- source_sentence: >-
Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat
dikatakan melakukan suatu penipuan?
sentences:
- >-
['(1) a. saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang
menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang
setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat
hukum; b. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang
menjadi saksi; c. dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun
yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan
perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau
penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya
putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi
tersebut.', '(2) hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan
tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya
apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang
menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda
dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau
isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja
dengannya.', '(3) sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan
memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang
sebenarnya.']
- >-
['(1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu
lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau
marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
paling banyak rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).', '(2) setiap
orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar
aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi
isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4)
huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
denda paling banyak rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).', '(3)
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang
melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal
106 ayat', '(4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (3) setiap . . .
(4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang
melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi
kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan
sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 , pasal 106 ayat (4) huruf
f, atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).', '(5) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling
rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau
pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).']
- >-
Dalam buku "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan" karya Abdul R. Saliman
(2005:47), dijelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan debitur dapat
dianggap melakukan wanprestasi. Penjelasan tersebut merinci
situasi-situasi di mana debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap
gagal memenuhi kewajiban perjanjiannya atau hanya dapat memenuhi
kewajiban tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan. Buku ini
memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum bisnis,
termasuk definisi dan implikasi wanprestasi dalam konteks perjanjian
bisnis. Penulis memaparkan konsekuensi hukum bagi debitur yang
melakukan wanprestasi, serta hak-hak yang dimiliki oleh kreditur dalam
menghadapi situasi tersebut.
datasets:
- ShoAnn/indo_legalqa_triplets
pipeline_tag: sentence-similarity
library_name: sentence-transformers
SentenceTransformer based on indobenchmark/indobert-base-p1
This is a sentence-transformers model finetuned from indobenchmark/indobert-base-p1 on the indo_legalqa_triplets dataset. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
Model Details
Model Description
- Model Type: Sentence Transformer
- Base model: indobenchmark/indobert-base-p1
- Maximum Sequence Length: 512 tokens
- Output Dimensionality: 768 dimensions
- Similarity Function: Cosine Similarity
- Training Dataset:
Model Sources
- Documentation: Sentence Transformers Documentation
- Repository: Sentence Transformers on GitHub
- Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face
Full Model Architecture
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
Usage
Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("retriever_checkpoints")
# Run inference
sentences = [
'Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?',
'Dalam buku "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan" karya Abdul R. Saliman (2005:47), dijelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi. Penjelasan tersebut merinci situasi-situasi di mana debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap gagal memenuhi kewajiban perjanjiannya atau hanya dapat memenuhi kewajiban tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum bisnis, termasuk definisi dan implikasi wanprestasi dalam konteks perjanjian bisnis. Penulis memaparkan konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, serta hak-hak yang dimiliki oleh kreditur dalam menghadapi situasi tersebut.',
"['(1) a. saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum; b. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; c. dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.', '(2) hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.', '(3) sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.']",
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
Training Details
Training Dataset
indo_legalqa_triplets
- Dataset: indo_legalqa_triplets at 2659be8
- Size: 7,037 training samples
- Columns:
q,pos, andneg - Approximate statistics based on the first 1000 samples:
q pos neg type string string string details - min: 9 tokens
- mean: 60.37 tokens
- max: 179 tokens
- min: 19 tokens
- mean: 118.11 tokens
- max: 512 tokens
- min: 36 tokens
- mean: 488.87 tokens
- max: 512 tokens
- Samples:
q pos neg Apa pasal yang bisa menjerat pengurus yayasan filantropi yang menyalahgunakan dana donasi? Apakah penyelewengan atau penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta itu bisa dikategorikan sebagai korupsi? Apakah masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut kepada KPK?Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Pasal 37 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 82 ayat (3) UU P3H. : ['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaa...Apa pasal yang bisa menjerat pengurus yayasan filantropi yang menyalahgunakan dana donasi? Apakah penyelewengan atau penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta itu bisa dikategorikan sebagai korupsi? Apakah masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut kepada KPK?Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan : 15. kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Pasal 37 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 82 ayat (3) UU P3H. : ['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaa...Apa pasal yang bisa menjerat pengurus yayasan filantropi yang menyalahgunakan dana donasi? Apakah penyelewengan atau penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta itu bisa dikategorikan sebagai korupsi? Apakah masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut kepada KPK?Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan : pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 2. pengadilan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan. 3. kejaksaan adalah kejaksaan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan. 4. akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik. 5. hari adalah hari kerja. 6. menteri adalah menteri kehakiman dan hak asasi manusia.Pasal 37 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 82 ayat (3) UU P3H. : ['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaa... - Loss:
TripletLosswith these parameters:{ "distance_metric": "TripletDistanceMetric.EUCLIDEAN", "triplet_margin": 5 }
Evaluation Dataset
indo_legalqa_triplets
- Dataset: indo_legalqa_triplets at 2659be8
- Size: 610 evaluation samples
- Columns:
q,pos, andneg - Approximate statistics based on the first 610 samples:
q pos neg type string string string details - min: 8 tokens
- mean: 52.38 tokens
- max: 223 tokens
- min: 5 tokens
- mean: 93.74 tokens
- max: 512 tokens
- min: 12 tokens
- mean: 480.32 tokens
- max: 512 tokens
- Samples:
q pos neg Bisakah pemilik Showroom mobil dikenakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang apabila pembelinya menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi untuk membeli mobil? Terima kasih admin hukumonline.com['(1) penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ppatk.', '(2) laporan . . . (2) laporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.']['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 4...Saya memiliki kasus, yaitu 2 minggu yang lalu toko mebel kami mengalami kebakaran, lalu api yang membakar toko mebel kami merambat, dan membakar salah satu rumah tetangga yang ada di samping toko mebel kami. Secara hukum, kami ingin mengerti apakah tetangga yang rumahnya terbakar dapat menuntut kami atas insiden itu?Dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, tidak ditemukan suatu definisi tentang kealpaan, sehingga perlu merujuk kepada suatu doktrin hukum.Spam & praktik penipuan; Komunitas YouTube dibangun atas dasar kepercayaan. Konten yang bertujuan untuk menipu, menyesatkan, mengirim spam, atau menipu pengguna lain tidak diizinkan di YouTube. Kebijakan spam, praktik penipuan, & penipuan Kebijakan peniruan identitas Kebijakan tautan eksternal Kebijakan keterlibatan palsu Kebijakan daftar putar Kebijakan tambahan. Konten sensitif; Kami berharap dapat melindungi penonton, kreator, dan khususnya anak di bawah umur. Itulah sebabnya kami memiliki aturan seputar menjaga keamanan anak, seks & ketelanjangan, dan tindakan menyakiti diri sendiri. Pelajari apa saja yang diizinkan di YouTube dan apa yang harus dilakukan jika Anda melihat konten yang tidak mematuhi kebijakan ini. Kebijakan konten ketelanjangan & seksual Kebijakan gambar mini Kebijakan keselamatan anak Kebijakan bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan gangguan makan Kebijakan bahasa vulgar. Konten kekerasan atau berbahaya; Ujaran kebencian, perilaku predator, kekerasan grafis, sera...Mohon izin bertanya bapak/ibu. Apakah menerima gadai kendaraan secara sadar hanya diperlihatkan fisik kendaraan dan STNK-nya saja apakah perbuatan yang salah secara hukum? Akhirnya berujung masalah ternyata mobil yang digadai itu adalah mobil rental. Apakah bisa yang menerima gadai itu dikenakan Pasal 480 KUHP? Terimakasih bapak atau ibu atas perhatiannya.Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 4... - Loss:
TripletLosswith these parameters:{ "distance_metric": "TripletDistanceMetric.EUCLIDEAN", "triplet_margin": 5 }
Training Hyperparameters
Non-Default Hyperparameters
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 4gradient_accumulation_steps: 8learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 10load_best_model_at_end: True
All Hyperparameters
Click to expand
overwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 4per_device_eval_batch_size: 8per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 8eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 10max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.0warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}tp_size: 0fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional
Training Logs
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.4545 | 100 | 0.3101 | - |
| 0.9091 | 200 | 0.3352 | 0.0143 |
| 1.3636 | 300 | 0.1978 | - |
| 1.8182 | 400 | 0.0518 | 0.0005 |
| 2.2727 | 500 | 0.0287 | - |
| 2.7273 | 600 | 0.0684 | 0.0 |
| 3.1818 | 700 | 0.0239 | - |
| 3.6364 | 800 | 0.0552 | 0.0153 |
| 4.0909 | 900 | 0.0048 | - |
| 4.5455 | 1000 | 0.0118 | 0.0 |
| 5.0 | 1100 | 0.0072 | - |
| 5.4545 | 1200 | 0.0031 | 0.0046 |
| 5.9091 | 1300 | 0.002 | - |
| 6.3636 | 1400 | 0.0082 | 0.0058 |
| 6.8182 | 1500 | 0.0 | - |
| 7.2727 | 1600 | 0.0 | 0.0050 |
| 7.7273 | 1700 | 0.0 | - |
| 8.1818 | 1800 | 0.0 | 0.0050 |
| 8.6364 | 1900 | 0.0004 | - |
| 9.0909 | 2000 | 0.0051 | 0.0022 |
| 9.5455 | 2100 | 0.0 | - |
| 10.0 | 2200 | 0.0 | 0.0023 |
- The bold row denotes the saved checkpoint.
Framework Versions
- Python: 3.11.12
- Sentence Transformers: 3.4.1
- Transformers: 4.51.3
- PyTorch: 2.6.0+cu124
- Accelerate: 1.6.0
- Datasets: 3.6.0
- Tokenizers: 0.21.1
Citation
BibTeX
Sentence Transformers
@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
month = "11",
year = "2019",
publisher = "Association for Computational Linguistics",
url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}
TripletLoss
@misc{hermans2017defense,
title={In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification},
author={Alexander Hermans and Lucas Beyer and Bastian Leibe},
year={2017},
eprint={1703.07737},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CV}
}